BACAKORAN.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional setelah serangkaian kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.
Temuan terbaru dari Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap fakta mengejutkan: dari 8.583 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia, hanya 34 yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.
SLHS sejatinya menjadi bukti resmi pemenuhan standar mutu serta keamanan pangan, baik olahan maupun siap saji.
Namun, realita di lapangan justru menunjukkan mayoritas dapur MBG berjalan tanpa sertifikasi.
Kepala KSP Muhammad Qodari menegaskan hal ini sangat berbahaya karena justru membuka celah risiko keracunan.
BACA JUGA:BGN Tutup Dapur MBG Bermasalah: Investigasi Keracunan Massal Masih Berlanjut!
“Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” kata Qodari, dikutip dari CNN Indonesia.
Qodari juga menyoroti lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan di dapur MBG.
Dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP keamanan pangan, dan lebih parahnya lagi, hanya 312 yang benar-benar menjalankannya.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ujarnya, dikutip dari iNews.id.
Minimnya standar higienis dan lemahnya SOP dinilai menjadi penyebab utama meningkatnya kasus keracunan siswa.
BACA JUGA:Kasus Keracunan Massal MBG di Bandung Barat: 1.333 Siswa Tumbang, Apa Penyebabnya?
BACA JUGA:Korban Keracunan MBG Terus Bertambah di Cipongkor, Tembus 500 Siswa!
Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan, 9 dari 10 insiden keracunan pangan sepanjang Agustus–September 2025 terjadi di dapur MBG yang baru beroperasi kurang dari satu bulan.
