Qodari bahkan menyebut kondisi ini sebagai “critical one month”, merujuk pada masa rawan yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan program MBG.
Sementara itu, kasus keracunan massal terus bertambah.
Salah satu insiden terbesar terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Jumlah korban pun terus meningkat hingga 842 siswa dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA.
BACA JUGA:Siswa Korban MBG di Bandung Barat Capai 1000 Orang Lebih, Netizen: Sampai Kapan Begini Terus?
Data terbaru di posko Cihampelas dan Cipongkor mencatat total 1.315 warga keracunan dalam kurun 22–25 September 2025.
Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat dan membuat orang tua waswas melepas anak-anak mereka untuk mengikuti program MBG di sekolah.
Menyikapi temuan KSP, DPR RI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dapur MBG yang belum memenuhi syarat higienis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai standar benar-benar dipenuhi.
“Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS,” kata Charles, dikutip dari CNN Indonesia.
Charles juga meminta agar pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG.
Ia menegaskan program ini memang strategis untuk mendukung pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi kualitas harus diutamakan ketimbang kuantitas.
“Kalau pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” tegasnya.
