BACAKORAN.CO - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas layanan publik melalui dua arahan penting yang disampaikan dalam rapat koordinasi Kabinet Merah Putih.
Fokus utama rapat yang digelar di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (5/10/2025), adalah evaluasi Program Makan Bergizi (MBG).
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk segera melengkapi seluruh dapur pelaksana MBG dengan alat tes kit kebersihan makanan serta perangkat pendukung higienitas lainnya.
Arahan ini diberikan menyusul laporan tingginya angka kasus keracunan makanan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG.
“Setidaknya pada minggu depan, dapur-dapur harus sudah dilengkapi alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan. Termasuk alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta alat khusus untuk menghindari bakteri dan penyediaan filter air bersih,” tegas Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Arahan tersebut juga dipublikasikan melalui akun resmi Instagram @sekretariat_kabinet, menegaskan urgensi peningkatan standar kebersihan di dapur MBG yang melayani jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
MBG Harus Tiru Standar SPPG Polri
BACA JUGA:SPPG Nakal Akan Ditindak Setelah Perpres MBG Dirilis, Hampir Semua Tak Jalankan Prosedur!
BACA JUGA:Perpres MBG Segera Terbit, SPPG Nakal Biang Keracunan Massal Siap Disikat!
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar seluruh dapur MBG mencontoh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
SPPG Polri diketahui telah menerapkan penggunaan alat rapid test sebelum makanan didistribusikan, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi keracunan.
“Mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” ujar Dadan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Dadan, model SPPG Polri terbukti efektif karena tidak ditemukan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di bawah naungan institusi tersebut.
Oleh karena itu, standar ini dinilai layak untuk diadopsi secara nasional.
Data BGN mencatat sebanyak 6.517 siswa terdampak kasus keracunan MBG di 75 titik selama periode Januari hingga September 2025.
Rinciannya, wilayah 1 (Sumatra) mencatat 1.307 siswa terdampak, wilayah 2 (Jawa) sebanyak 4.207 siswa, dan wilayah 3 (Kalimantan, Sulawesi, Papua) sebanyak 1.003 siswa.
