BACAKORAN.CO - Wacana pemerintah untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Rencana ini digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascabencana di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya meringankan beban korban bencana, tetapi juga menjadi fondasi awal untuk membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat.
Seperti diketahui, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, lahan usaha, hingga sumber penghidupan warga.
Bagi pelaku UMKM yang mengandalkan KUR sebagai modal usaha, bencana alam menjadi pukulan ganda.
Selain kehilangan aset dan pendapatan, mereka tetap dibayangi kewajiban membayar cicilan pinjaman.
Dalam kondisi seperti ini, penghapusan utang dinilai sebagai solusi yang manusiawi dan tepat sasaran.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan pemutihan utang KUR dapat menjadi langkah awal yang sangat penting bagi korban untuk kembali menata kehidupan ekonomi mereka.
Menurut Nailul, pascabencana, sebagian besar masyarakat terdampak praktis kehilangan sumber pendapatan.
Aktivitas ekonomi terhenti, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.
Jika beban utang masih harus ditanggung, proses pemulihan akan berjalan jauh lebih lambat.
“Pemutihan KUR dan utang lainnya bagi korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sangat berguna untuk pemulihan ekonomi mereka. Masyarakat di sana tidak memiliki sumber penghasilan setelah bencana menerjang wilayahnya,” ujarnya.
BACA JUGA:Keluarga Tenang, Begini Proses Penghapusan KUR BRI Saat Nasabah Meninggal, Cek Disini!
