Keunggulan pelayanan publik yang transparan justru bisa meningkatkan kepatuhan warga dalam urusan administrasi lainnya, termasuk potensi nilai jual kembali kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Beberapa netizen juga membandingkan dengan daerah lain di Medan yang pelayanannya lebih baik, di mana KTP bisa diantar ke rumah tanpa biaya tambahan.
Hal ini menunjukkan adanya variasi pelaksanaan di tingkat lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Sejak kapan cetak KTP bayar? 150rebu lagi Medan ini bah," tulis @Jelli_cent.
" Sama terjadi di TANGSEL... bayar 150 rebu langsung tf ke rek petugas," tulis @mbahGandalf.
" Jangan mau bayar. KTP GRATIS. DI KECAMATAN MANA ITU. LAPORIN AJA," tulis @ndialamsyah.
"2 x saya ganti ktp... gak pernah dengar ada pembatasan dan permintaan biaya," tulis @ReinhadPar.
Pihak berwenang diharapkan segera melakukan klarifikasi dan investigasi internal untuk memastikan pelayanan kembali sesuai standar tanpa pungutan liar.
