BACAKORAN.CO – Warga di wilayah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ramai mengeluhkan dugaan pungutan liar atau pungli dalam pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sebuah video viral menunjukkan warga harus merogoh kocek hingga Rp150 ribu untuk mendapatkan layanan cepat, sementara kuota resmi disebut sangat terbatas.
Hal ini memicu pertanyaan besar soal pelayanan publik yang seharusnya gratis.
Mengapa warga yang sudah membayar pajak masih dipungut biaya tambahan untuk dokumen identitas dasar?
BACA JUGA:AWAS! Jangan Sampai Salah Cara Daftar PPG Calon Guru 2026, Simak Panduan Lengkapnya
Video yang diunggah oleh akun @Jelli_cent ini, menampilkan suasana antrean di kantor camat.
Dalam rekaman tersebut, warga mengeluhkan kuota cetak KTP yang sangat terbatas, hanya sekitar 5 orang per hari sehingga banyak yang terpaksa menunggu lama atau memilih jalur "cepat" dengan membayar Rp150 ribu.
Menurut informasi yang beredar di media sosial dan unggahan serupa dari akun seperti Kata Rakyat, warga yang tidak membayar tarif tersebut harus rela antre berhari-hari.
Sementara itu, dengan pembayaran Rp150 ribu hingga Rp200 ribu, dokumen bisa selesai dalam tiga hari.
Praktik ini disebut-sebut sebagai "jalur cepat" yang merugikan masyarakat kecil.
Pungli cetak KTP ini bukan isu baru di beberapa daerah, namun kasus di Camat Sunggal kembali menyoroti pentingnya pengawasan pelayanan Disdukcapil dan kantor kecamatan.
Secara normatif, pencetakan e-KTP seharusnya gratis sesuai ketentuan pemerintah pusat, karena sudah termasuk dalam anggaran daerah dari pajak warga.
Dari sisi analisis, praktik semacam ini tidak hanya memberatkan ekonomi rakyat, tapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
BACA JUGA:Heboh, Warga Lampung Umumkan Tak Bayar Pajak, Dana Dialihkan Bangun Jalan, Begini Respons Bupati
