BACA JUGA:3 Desain Kebun Buah Mini Panen 3 Bulan: Solusi Produktif untuk Lahan Sempit!
Secara nasional, progres verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah.
Sebanyak 30 provinsi juga telah melewati target tersebut.
Kepastian tata ruang dinilai penting agar pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.
Harga rumah dan biaya kepemilikan ikut menjadi perhatian
Tantangan lain yang dibahas adalah keterjangkauan harga rumah dan biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan langkah pemerintah dalam mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen bagi masyarakat kecil melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Selain itu, insentif perpajakan juga menjadi bagian dari pembahasan karena dapat membantu menekan harga rumah dan menjaga daya beli masyarakat.
Para pengembang senior juga mengapresiasi kebijakan perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen yang dinilai dapat membantu mempertahankan daya beli sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti.
BACA JUGA:Mau Beli Tanah atau Rumah Bekas? Simak Cara Aman agar Terhindar dari Sengketa
Pemerintah dorong rumah susun untuk masyarakat perkotaan
Program perumahan juga diarahkan pada pengembangan hunian vertikal, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.
Kementerian PKP mendorong skema pembiayaan Rusun Subsidi melalui KPR inden sebagai salah satu pilihan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memperoleh hunian vertikal yang layak di kawasan perkotaan.
Langkah tersebut sejalan dengan sejumlah proyek hunian vertikal yang tengah disiapkan pemerintah, termasuk pengembangan kawasan berbasis transportasi publik.
Salah satu perkembangan terbaru adalah rencana pembangunan 1.232 unit Rusun TOD Manggarai yang terdiri dari tiga menara hunian dan ruang retail.
Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan tempat tinggal dengan akses transportasi publik dan aktivitas ekonomi.
