BACAKORAN.CO – Perbincangan soal anggaran Kementerian Koperasi mendadak ramai di Twitter. Sorotan muncul setelah akun @txtdrimedia mengunggah kritik DPR terkait usulan tambahan anggaran pelatihan serta pos komunikasi publik yang disebut mencapai Rp103 miliar.
Unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian karena menyentuh isu yang sensitif bagi publik: efektivitas penggunaan uang negara.
Terlebih, kritik yang disampaikan mempertanyakan kembali program pelatihan yang sebelumnya sudah menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Tweet soal Anggaran Kemenkop Jadi Sorotan
Akun @txtdrimedia menyoroti pertanyaan DPR mengenai tambahan anggaran Kementerian Koperasi.
“DPR mempertanyakan tambahan anggaran pelatihan Rp1,9 T & podcast Rp103 M yg diajukan kementrian koperasi.”
Dalam unggahan itu, turut disampaikan kritik mengenai efektivitas pelatihan yang sudah pernah dilakukan.
Pertanyaannya sederhana: jika program sebelumnya sudah berjalan, apa hasil konkretnya dan mengapa anggarannya kembali diajukan?
Sorotan kedua mengarah pada anggaran Rp103 miliar yang disebut berkaitan dengan podcast dan video.
BACA JUGA:Keracunan MBG Sidoarjo, 273 Santri Bikin Twitter Heboh
Warganet Terbelah: Perlu Komunikasi atau Pemborosan?
Isu tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Percakapan publik cenderung bergerak pada dua kubu.
Kelompok pertama mempertanyakan urgensi anggaran besar untuk komunikasi publik.
Logikanya, pemerintah kini memiliki banyak kanal digital yang relatif mudah digunakan. Konten dapat disebarkan melalui media sosial tanpa harus selalu membangun produksi dengan biaya sangat besar.
Dari sudut pandang ini, anggaran negara dianggap lebih baik diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung.
Terutama untuk pelatihan, pendampingan, modal pengembangan usaha, serta penguatan koperasi di daerah.
