Sementara dari sisi pemerintah, komunikasi publik juga diperlukan agar program dapat diketahui dan dipahami masyarakat.
Karena itu, titik temu perdebatan sebenarnya berada pada transparansi, ukuran keberhasilan, dan akuntabilitas.
Percakapan Twitter Menunjukkan Satu Hal
Ramainya unggahan tentang anggaran Kemenkop memperlihatkan bahwa masyarakat semakin sensitif terhadap penggunaan APBN.
Publik tidak hanya melihat angka besar.
Mereka juga mempertanyakan manfaat di balik angka tersebut.
Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami agar sebuah pos anggaran tidak langsung dipersepsikan hanya berdasarkan satu jenis kegiatan.
Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar soal podcast, video, atau pelatihan.
Yang menjadi perhatian utama adalah apakah anggaran Kementerian Koperasi benar-benar mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan anggota koperasi.
Bagaimana menurut Anda? Anggaran komunikasi publik sebesar itu masih wajar jika mencakup banyak kebutuhan, atau sebaiknya lebih banyak dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat?
