bacakoran.co - pada jumat siang yang panas, ribuan warga bengkulu turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung dprd provinsi bengkulu.
gelombang massa yang datang tidak hanya terdiri dari mahasiswa yang membawa semangat perubahan, tetapi juga para ibu rumah tangga, yang turut menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
setibanya di depan gedung legislatif tersebut, para demonstran langsung berusaha untuk masuk ke dalam area gedung dprd.
tujuan mereka jelas, ingin bertemu langsung dengan para anggota dewan dan menyampaikan aspirasi secara terbuka.
namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. aparat kepolisian yang telah bersiaga sejak pagi hari langsung menghadang dan membentuk barikade untuk mencegah massa masuk.
ketegangan pun meningkat, hingga aksi saling dorong antara demonstran dan petugas tak terhindarkan.
ketika pintu utama gagal ditembus, massa mulai mencari cara lain. dalam suasana yang semakin memanas, mereka mencopot paksa pagar besi yang mengelilingi gedung.
pagar yang menjadi batas fisik antara rakyat dan wakilnya itu akhirnya roboh, dan massa pun mencoba menerobos masuk melalui celah tersebut.
namun, aparat kembali berhasil menghalau mereka sebelum benar-benar memasuki area dalam gedung.
meski gagal menembus barikade, para demonstran tetap bertahan di sekitar gedung dprd provinsi bengkulu.
mereka membentangkan spanduk, meneriakkan yel-yel, dan menyampaikan orasi secara bergantian.
aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat luas.
dalam aksi tersebut, massa membawa delapan tuntutan utama yang mereka anggap krusial untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan dpr ri.
dikutip backoran.co dari camkohatv.id, jumat (29/8), berikut poin-poin tuntutan yang mereka suarakan:
1. menolak kenaikan tunjangan dpr dan mendesak agar lembaga legislatif lebih fokus pada peningkatan kualitas kerja mereka, baik dalam hal legislasi, pengawasan, maupun representasi sebagai wakil rakyat.
2. mendesak peninjauan ulang terhadap ruu kuhap, khususnya pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, seperti pasal 1 angka 4, pasal 84, pasal 90, pasal 93, pasal 105, dan pasal 145 ayat (1).
3. menuntut pencabutan uu tni yang dinilai masih menyimpan banyak problematika, serta menolak segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan sipil, terutama yang tercantum dalam pasal 7, pasal 47, dan pasal 54.
4. mendesak pengesahan ruu perampasan aset sebagai langkah konkret dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas oleh oknum tak bertanggung jawab.
5. menolak inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, karena kebijakan tersebut dianggap berdampak negatif terhadap sektor-sektor vital yang menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
6. menuntut evaluasi terhadap kebijakan kenaikan pajak, agar pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sebelum menetapkan tarif baru di berbagai sektor.
7. mendesak reformasi kelembagaan kepolisian republik indonesia, sebagai respons terhadap tindakan represif aparat yang dinilai telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
8. menolak praktik rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan publik dan menghambat efektivitas kerja pemerintahan.
aksi ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
meski dihadang dan tidak berhasil masuk ke dalam gedung, semangat massa untuk menyuarakan aspirasi tidak surut.
mereka tetap bertahan, berharap suara mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
bengkulu hari ini menjadi saksi bahwa rakyat tidak akan diam ketika keadilan dipertaruhkan.
