BACA JUGA:Dua Pemuda Tewas Tergeletak di Tepi Jalan, 2 Motor Hancur, Diduga Kecelakaan Akibat Balap Liar
BACA JUGA:Meski Dirawat di RSPAD, SBY Tetap Semangat Melukis dengan Tangan Diinfus
1. Segera buat UU atau PERPPU Transportasi Online
2. Komposisi pembagian pendapatan: Driver 90%, Aplikator 10%
3. Pemerintah wajib atur tarif pengiriman makanan dan barang
4. Audit investigatif terhadap aplikator online
BACA JUGA:Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong: IAW Ungkap Pelanggaran Impor Gula yang Lebih Besar, Kejagung Dikritik
BACA JUGA:Kapal KM Barcelona V Terbakar: Ibu Hamil Meninggal, Puluhan Penumpang Lompat ke Laut!
5. Hapus sistem aceng, slot, hub, multi order, dan sistem pemisahan driver! Semua kembali jadi driver reguler
Aksi Lanjutan Sudah Disiapkan
Tak berhenti di Jakarta, Aksi 217 diklaim sebagai awal dari gelombang perlawanan nasional.
Garda Indonesia dan berbagai aliansi pengemudi online dari seluruh Nusantara bersiap untuk turun jalan secara berkala hingga akhir tahun jika pemerintah tak juga bergerak cepat.
BACA JUGA:Ramai Kabar Pembatasan VoiP WhatsApp Call, Ini Kata Menkomdigi!
BACA JUGA:Bukan Hanya Erika Carlina, Deddy Corbuzier Ungkap Ada Korban Lain yang Hamil di Luar Nikah!
Nah, selama Menteri Perhubungan serta Presiden Prabowo tidak menanggapi tuntutan tersebut, maka Aksi 217 bukan aksi terakhir.
“Agustus hingga Desember 2025, kami akan turun secara bergelombang di seluruh Indonesia,” tukas Igun.
Jika masalah ini dibiarkan, masyarakat akan melihat pemerintahan Prabowo hanya kuat di kata-kata, tapi lemah dalam aksi nyata, terutama menyelesaikan krisis transportasi online.
