Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban.
"Jangan sampai terprovokasi siapapun. Pati milik kita semua," tambahnya.
BACA JUGA:Tepati Janji, Wali Kota Medan Pecat ASN Pemko yang Nyambi Jadi Calo Honorer dan PPPK
BACA JUGA:Bupati Kolaka Timur Diciduk KPK Usai Hadiri Rakernas? Nadem Bantah, Ini Buktinya!
Suara Massa: Hilangnya Kepercayaan Publik
Bagi sebagian warga, masalah ini sudah melebar dari sekadar persoalan pajak. Banyak yang menilai kepemimpinan Sudewo kehilangan kepercayaan publik.
Bahkan beberapa fraksi di DPRD, termasuk dari partai pengusungnya Gerindra, ikut mendorong hak angket.
Perwakilan Fraksi PKB, Mahdun, menyebut kegaduhan akibat kebijakan PBB meski sudah dibatalkan, telah merusak hubungan pemerintah dan rakyat.
"Pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan," ujarnya.
Situasi politik di Pati kini berada di persimpangan.
Sudewo bertahan di kursinya, massa terus menekan, DPRD bergerak, dan Istana memantau.
Dalam 60 hari ke depan, hak angket akan menjadi penentu: apakah Sudewo tetap memimpin, atau turun sebelum masa jabatannya berakhir.
