BACAKORAN.CO - Ketegangan politik dan keamanan di Lebanon memasuki babak baru.
Pemerintah Lebanon secara terbuka memberikan ultimatum kepada kelompok Hizbullah agar menyerahkan senjata dan berada di bawah otoritas negara, atau siap menghadapi tindakan militer.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh anggota parlemen dari blok At-Tayyar al-Jumhuriyyah al-Qawiyyah, Razi al-Haj, dalam wawancara TV pada 14 Agustus 2025 lalu.
Al-Haj menyebut bahwa negara harus menjadi satu-satunya otoritas bersenjata, sehingga kelompok bersenjata non-negara seperti Hizbullah wajib didemiliterisasi.
BACA JUGA:Israel Gempur Lebanon Lagi Meski Ada Gencatan Senjata, Satu Orang Dilaporkan Tewas
“Jika Hizbullah bersikeras menolak, militer Lebanon akan bertindak secara hassiman wa haziman — tegas dan menentukan,” tegas Al-Haj di LBCI.
Pada awal Agustus 2025, pemerintah Lebanon mengesahkan keputusan resmi untuk meminta tentara Lebanon menyusun rencana pelucutan senjata Hizbullah dan kelompok milisi lain.
Tujuan utamanya adalah monopoli senjata hanya di tangan negara.
Keputusan ini disambut keras oleh Hizbullah dan sekutunya, terutama gerakan Amal.
BACA JUGA:Terperosok dari Tebing Bus Sinar Dempo Tabrak 2 Rumah di Gunung Megang, Belasan Penumpang Luka-luka
Mereka menuding pemerintah hanya mengikuti tekanan Amerika Serikat dan kekuatan asing lainnya.
Hizbullah menyatakan tidak akan mengakui keputusan ini dan menilai bahwa “senjata mereka adalah senjata perlawanan melawan Israel.”
Namun, pemerintah tetap bersikukuh bahwa ini adalah soal kedaulatan nasional. Al-Haj bahkan menyinggung campur tangan negara asing seperti Iran, yang dianggap ikut memperkeruh situasi.
