Selain soal stok, pemerintah juga menyiapkan senjata data untuk memastikan program ini tepat sasaran.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa Indonesia kini sudah memiliki Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BACA JUGA:Beras Oplosan Picu Krisis, Pasokan Beras Medium di Muara Jambi Menipis!
BACA JUGA:Warga Surabaya Waspada! Harga Beras dan Minyak Merangkak Naik, Apa Penyebabnya?
Basis data tunggal ini berisi informasi sosial-ekonomi seluruh penduduk, termasuk alamat dan kondisi rumah tangga.
DTSEN akan menjadi acuan penyaluran bantuan pangan agar lebih tepat dan transparan.
“DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” sebut Amalia, dilansir dari Bisnis.com.
Ia menambahkan, BPS tengah menyiapkan pemutakhiran data berbasis kabupaten/kota, termasuk memantau perkembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota,” tambah Amalia.
BACA JUGA:Oplos Beras Tak Sesuai SNI, Polri Tetapkan Petinggi Sania-Fortune Tersangka!
BACA JUGA:Polri Panggil Tersangka Kasus Pengoplosan Beras Premium Minggu Depan, Siapa Saja?
Ujian Politik dan Kepercayaan Publik
Bagi Bobby, yang juga dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo, kebijakan ini bukan sekadar soal harga beras.
Langkah ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan dalam merespons krisis pangan di Sumut.
Jika operasi pasar berjalan lancar dan harga beras kembali normal, kepercayaan masyarakat tentu akan meningkat.
Namun, bila gagal, publik bisa semakin kecewa karena beban hidup tetap berat.
