Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pihak SPPG Blora berusaha menghindari kesalahpahaman publik mengenai isi MoU MBG.
BACA JUGA:Siswa SD di Bireuen Alami Sakit Perut Usai Santap MBG, Ternyata Ditemukan Belatung dalam Makanan
Meski begitu, Korwil SPPG Blora tetap enggan menarik surat edaran, meski DPRD Kabupaten Blora sudah menyarankannya.
Ia beralasan bahwa surat tersebut merupakan arahan langsung dari pusat.
"Ya itu monggo (menarik surat edaran), itu wewenang dari komisi DPR-nya bukan saya, kalaus saya enggak karena perintah saya dari bagian pusat. Iya, iya semua (MoU sama) semua. Memang dulu awalnya seperti itu tapi sekarang sudah ada pebaikan atau revisi dari isi perjanjian, sudah ada yang baru, nah itu sebagian sudah direvisi," tandasnya.
Respon Publik dan Media Sosial
Video klarifikasi tentang MoU MBG itu sudah ditonton lebih dari 23,9 ribu kali di Twitter. Banyak warganet yang justru menanggapi dengan nada keras.
BACA JUGA:Heboh! 157 Siswa di Banggai Kepulauan Alami Keracunan Usai Santap MBG
"Negara kok gini amat ya, bikin kebijakan merugikan rakyat bukannya diperbaiki malah lanjut terus, bisa-bisa rakyat dianggap seperti hewan," tulis @Afrianova.
"Kesel amat liat mukanya Tipe2 begini nih emak emak yang anak orang lain suruh makan MBG, Anak dia dibawain Bekel sendiri... Yakin gw mah Ah lu mbak mbak... Awas aja ada yang meninggoy, lu tanggung jawab lu," tulis @fathullahfathu2.
"kerakusan kapitalis mau untung sebanyak2 ny dgn modal maupun resiko sekecil mungkin. vendor dibayar pajak tp hasilnya mencelakai rakyat tp mau cuci tangan bersih. intinya bajingan," tulis @ninar9590.
"pendidikan kok malah urusin makanan... ini kurilulum, guru siswa, t4 sekolah, sarana pendidikan, dll malah gak keurus ... sibuk MBG ... aneeehhh aneehhhh," tulis @HendraPWinarto.
Respon warganet itu menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
BACA JUGA:Zulhas Respons Fenomena Siswa Keracunan MBG di Sejumlah Daerah: Memang Belum Terbiasa
Program MoU MBG justru semakin diperbincangkan karena dinilai bisa menimbulkan kerugian jika tidak segera dibenahi.
Apakah Revisi MoU MBG Sudah Tepat?
Dalam pernyataannya, Korwil SPPG Blora menyebut sudah ada perbaikan atau revisi terhadap isi perjanjian.
Banyak yang menilai revisi itu hanya bersifat formalitas tanpa menyentuh substansi utama, yaitu transparansi kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis.
