Pemerintah pusat sebagai inisiator program harus ikut bertanggung jawab.
“Tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” tegas Anis lagi.
Sejumlah pihak juga mendesak transparansi penuh dalam pengadaan dan distribusi makanan bergizi ini.
BACA JUGA:Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk Saat Salat Asar, Puluhan Santri Tertimbun Reruntuhan
BACA JUGA:Prabowo Panggil Kepala BGN Bahas Kasus Keracunan Program MBG, BGN Ungkap Penyebabnya
Dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga pengawasan di sekolah-sekolah penerima program, semuanya harus dibuka ke publik.
Tanpa itu, kasus keracunan massal dikhawatirkan akan terus berulang, dan justru menambah daftar korban.
Di sisi lain, suara publik makin keras terdengar.
Warganet ramai-ramai mengkritik program MBG yang awalnya digadang sebagai proyek unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih meningkatkan kesehatan anak bangsa, yang muncul justru gelombang keracunan yang mengancam masa depan generasi muda.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan Komnas HAM.
BACA JUGA:Indonesia dan Kirgizstan Sepakat Kembangkan Industri Halal, Perkuat Rantai Pasok Global
BACA JUGA:Dugaan Diteror Menguat, LPSK Siapkan Perlindungan untuk Keluarga Diploma Muda Kemlu Arya Daru!
Publik menunggu hasil investigasi resmi yang dijanjikan keluar dalam beberapa hari ke depan.
Jika benar terbukti ada pelanggaran HAM, maka kasus ini bisa menjadi preseden serius: program dengan niat mulia justru berubah jadi petaka nasional.
Sementara itu, ribuan orang tua korban hanya berharap pemerintah tidak menutup mata.
