Ruang BPJS kelas III penuh dan dokter anestesi tidak tersedia. Pasien lalu dibawa ke RSUD Abepura, tetapi ditolak karena ruang operasi sedang direnovasi.
Rumah sakit terakhir yang dituju adalah RS Bhayangkara.
Di sana, keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena ruang BPJS penuh dan hanya tersedia ruang VIP. Karena tidak membawa uang, keluarga berencana membawa Irene ke RSUD Jayapura.
Namun, di tengah perjalanan, Irene mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT.
Reaksi Pemerintah dan DPR
BACA JUGA:Update Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta: 96 Korban Luka, 29 Masih Dirawat di Tiga Rumah Sakit
BACA JUGA:Lagi Kasus Keracunan Massal MBG! Puluhan Siswa SMPN 3 Banjar Dilarikan ke Rumah Sakit
Gubernur Fakhiri menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit di Papua.
Ia bahkan berencana mengganti direktur rumah sakit yang berada di bawah pemerintah provinsi.
“Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik. Saya pastikan akan membenahi semua ini,” tegasnya.
Fakhiri juga menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan pasien di atas segala prosedur administrasi.
“Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” ujarnya.
Ia mengaku telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan kesehatan di Papua.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma.
Ia menegaskan bahwa akses kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terlebih dalam kondisi darurat.
“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Akses kesehatan itu kebutuhan dasar, apalagi di kondisi emergency berhadapan dengan nyawa. Kasus Ibu Irene Sokoy, warga Sentani ini kita kehilangan dua nyawa, ibu dan bayinya. Kejadian ini harus mendapat perhatian dan didalami secara khusus,” kata Filep dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).
Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Papua.
