BACAKORAN.CO - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang disalahklasifikasikan menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) pada periode 2022–2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penggeledahan berlangsung pada Kamis, 12 Februari hingga Sabtu, 14 Februari 2026.
"Di mana ada tindakan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatera Utara (Medan) dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru," ujarnya, Kamis, 19 Februari 2026.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen, alat bukti elektronik berupa laptop, CPU, dan telepon genggam, serta aset perusahaan lain yang diduga terkait dengan perkara.
BACA JUGA:Komnas HAM Akan Punya Unit Penyidikan Sendiri, Langkah Besar Penguatan Penegakan HAM di Indonesia
BACA JUGA:Sempat Salat Tarawih Malam Pertama, Imam Masjid Ditemukan Tak Bernyawa di Dalam Rumah
"Asetnya ada beberapa unit kendaraan yang kita temukan, ada mobil mewah dan mobil lainnya," sambung Anang.
Ia merinci, terdapat satu unit Toyota Alphard, Toyota Corolla Hybrid, satu Avanza beserta BPKB-nya, serta tiga kendaraan roda empat lainnya.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka berasal dari pejabat Bea Cukai hingga pihak swasta.
Salah satunya FJR, eks Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT.
BACA JUGA:Pria 'Bau Tanah' Kepergok Cabuli Anak Perempuan Belasan Tahun, Iming-iming Uang 10 Ribu
BACA JUGA:KA Bandara Soekarno-Hatta Anjlok di Poris Akibat Tabrakan Truk, Operasional Dihentikan Sementara
Dari pihak Kementerian Perindustrian, tersangka adalah LHB, Kasubdit Industri Perkebunan Non Pangan sekaligus pejabat fungsional di Direktorat Industri Hasil Hutan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan 11 orang tersebut sebagai tersangka.
Selanjutnya, mereka ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Kejagung dan Rutan Salemba Kejari Jakarta Selatan.
