BACA JUGA:Usai Uji Kompetensi, 98.036 Guru Tunggu Kepastian Tunjangan Profesi
2. Mempercepat proses hukum terhadap kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.
3. Memastikan aset tidak dialihkan atau disembunyikan selama proses hukum berlangsung.
Dengan regulasi yang jelas, aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk bertindak secara tegas namun tetap sesuai prinsip hukum.
Selain RUU Perampasan Aset, DPR juga menyiapkan pembahasan beberapa rancangan undang-undang prioritas lainnya, seperti:
- RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
- RUU Ketenagakerjaan
Hal ini menunjukkan bahwa agenda legislasi DPR mencakup berbagai sektor, mulai dari pemberantasan korupsi hingga perlindungan tenaga kerja.
Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan proses sinkronisasi bersama KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor, DPR berupaya memastikan regulasi ini memiliki fondasi hukum yang solid.
Dukungan KPK semakin memperkuat urgensi regulasi ini sebagai instrumen strategis dalam pemulihan kerugian negara.
Jika dirumuskan dengan matang dan melibatkan partisipasi publik, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
