BACA JUGA:Reno Salampessy Siap Hadapi Australia di Semifinal Piala AFF U19
Pernyataan itu menjadi titik penting yang mengundang perhatian banyak pihak.
Secara normatif, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat.
Karena itu, publik umumnya berasumsi bahwa bupati dan wakil bupati memiliki akses informasi yang sama terhadap program pembangunan, kebijakan strategis, serta proses penyusunan anggaran daerah.
Namun pengakuan Sumarni menunjukkan kondisi yang berbeda. Jika benar selama 1,5 tahun wakil bupati tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran, maka hal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Bagaimana mekanisme koordinasi pemerintahan dijalankan. Apakah seluruh proses perencanaan berjalan secara kolektif. Seberapa besar peran wakil kepala daerah dalam pengambilan keputusan strategis?
BACA JUGA:8 Benda Pelaris Dagangan yang Populer dalam Tradisi Nusantara, Masih Dipercaya hingga Kini
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam rapat tersebut, Sumarni secara terbuka mengakui dirinya membutuhkan informasi lengkap mengenai seluruh program perangkat daerah.
Ia bahkan meminta seluruh OPD melakukan paparan terkait kegiatan yang telah dan sedang berjalan hingga Juni 2026.
Langkah ini menunjukkan bahwa proses transisi kepemimpinan tidak hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga tentang memahami "peta besar" pembangunan daerah.
BACA JUGA:13 Kali Beraksi di LubukLinggau, Begal Asal Bengkulu 'Diterkam' Macan Linggau
Bayangkan seorang kapten yang baru mengambil alih kemudi kapal di tengah perjalanan tanpa mengetahui secara rinci arah pelayaran sebelumnya. Itulah tantangan yang kini dihadapi Plt Bupati Muara Enim.
Tantangan berikutnya adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kasus hukum yang melibatkan kepala daerah biasanya tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.
Karena itu, pernyataan Sumarni mengenai penguatan pengawasan internal dan penerapan pakta integritas menjadi sinyal penting bahwa reformasi birokrasi akan menjadi salah satu prioritas utama.
