DPRD Jabar Usul Hidupkan Lagi SPP Sekolah Negeri, Dedi Mulyadi Langsung Tolak: Maksimalkan Dulu Dana BOS!

Reporter: Agung |

Editor: Tri |

Jumat , 17 Jul 2026 - 09:05

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tolak usulan DPRD Jabar hidupkan kembali SPP SMA-SMK negeri--IG @Dedymulyadi71

BACAKORAN.CO – Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SMA dan SMK negeri.

Alasannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya menutup sekitar 40 persen kebutuhan operasional sekolah.

Usulan tersebut menuai perhatian publik karena berpotensi membebani orang tua siswa.

Skema yang diusulkan adalah siswa dari desil 1-5 tetap gratis ditanggung pemerintah, sementara desil 6-10 membayar secara bertingkat sesuai kemampuan ekonomi keluarga.

Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas, serta kesejahteraan guru.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas tidak setuju dengan usulan itu.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meminta agar sekolah terlebih dahulu memaksimalkan penggunaan dana BOS yang ada.

Kekurangan fasilitas akan ditutup oleh anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam narasi video berdurasi sekitar 74 detik yang diambil saat dirinya berada di dalam mobil, Dedi Mulyadi menyampaikan kekhawatirannya bahwa usulan tersebut berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

Pembahasan usulan ini masih berada di tahap awal.

Respons Dedi Mulyadi yang cepat dan tegas menjadi sorotan warganet yang khawatir dengan beban biaya pendidikan.

Beberapa netizen memberikan komentar beragam.

DPRD Jabar Usul Hidupkan Lagi SPP Sekolah Negeri, Dedi Mulyadi Langsung Tolak: Maksimalkan Dulu Dana BOS!

Agung

Tri

bacakoran.co – komisi v dprd jawa barat mengusulkan reaktivasi sumbangan pembinaan pendidikan () untuk sma dan smk negeri.

alasannya dana bantuan operasional sekolah (bos) hanya menutup sekitar 40 persen kebutuhan operasional sekolah.

usulan tersebut menuai perhatian publik karena berpotensi membebani orang tua siswa.

skema yang diusulkan adalah siswa dari desil 1-5 tetap ditanggung pemerintah, sementara desil 6-10 membayar secara bertingkat sesuai kemampuan ekonomi keluarga.

tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas, serta kesejahteraan guru.

gubernur jawa barat dedi mulyadi secara u dengan usulan itu.

melalui video yang diunggah di akun instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meminta agar sekolah terlebih dahulu memaksimalkan penggunaan dana bos yang ada.

kekurangan fasilitas akan ditutup oleh anggaran pemerintah provinsi jawa barat.

dalam narasi video berdurasi sekitar 74 detik yang diambil saat dirinya berada di dalam mobil, dedi mulyadi menyampaikan kekhawatirannya bahwa usulan tersebut berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

pembahasan usulan ini masih berada di tahap awal.

respons dedi mulyadi yang cepat dan tegas menjadi sorotan warganet yang khawatir dengan beban biaya pendidikan.

beberapa netizen memberikan komentar beragam.

“bukan masalah setuju apa kagak. duitnya ada apa ora? laah dananya di garong ma mbg. bisa apa si kdm,” tulis @cemenix7.

“komisi v dprd udah buta semua mata nya kah? plisz buka mata lu liat noh rakyat masih miskin," tulis @jiwaabrag.

dedi mulyadi menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebelum mempertimbangkan opsi pungutan kembali.