BACA JUGA:Tangkap Sindikat Pengedar Uang Palsu Polisi Sita Dolar dan Rupiah Bernilai Ratusan Juta
Namun implementasinya masih butuh waktu.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyebut program ini baru bisa diluncurkan bertahap mulai 2026, dengan mengutamakan daerah dan sekolah tertentu yang memenuhi kriteria khusus.
“Daftarnya akan dikaji oleh Kemendikdasmen. Tidak semua langsung dapat, tapi akan dimulai dari yang paling membutuhkan,” kata Lalu.
Sekolah Swasta Tak Langsung Bebas Biaya, Tapi Ada Harapan!
BACA JUGA:Konflik Bersenjata Thailand dan Kamboja Memanas: 14 Tewas, Ribuan Warga Dievakuasi
Sekolah swasta tetap bisa menarik iuran, tapi jika sudah dialokasikan anggaran dari pemerintah maka biaya pendidikan gratis pun terbuka lebar di masa depan.
Dalam rapat Badan Anggaran DPR, pemerintah juga diminta serius mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanat UUD 1945.
Guru dan Sekolah Terpencil Juga Diperhatikan
Panja Banggar juga menyoroti nasib guru honorer dan PPPK, serta mendesak pemerintah menambah kuota siswa dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
