BACAKORAN.CO – Sekolah kedinasan resmi dikeluarkan dari jatah Anggaran Pendidikan tahun 2026.
Keputusan ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR.
“Anggaran pendidikan itu murni untuk PAUD, SD, SMP, SMA, madrasah, hingga perguruan tinggi umum. Guru, dosen, tenaga pendidik—bahkan non-PNS pun dapat bagian. Tapi sekolah kedinasan bukan bagian dari pos itu,” terang Sri Mulyani.
Dijelaskan Sri Mulyani, 20% alokasi APBN untuk pendidikan tetap dijaga sesuai amanat konstitusi.
BACA JUGA:OJK Kasih Restu Empat Bank Ini Merger, Aset Tembus Rp 1,45 Triliun!
BACA JUGA:Cek Rahasianya! Lucky Popstar Bisa Bikin Dompet DANA Kamu Nambah Saldo Tiap Hari
Namun sekolah kedinasan tak lagi bisa “nebeng” di pos pendidikan.
DPR dan MPR Sentil Keras
Langkah ini bukan tanpa polemik.
Mantan Menristekdikti Mohamad Nasir bahkan pernah mengkritisi tajam ketimpangan anggaran antara PTN dan sekolah kedinasan.
BACA JUGA:Nasib Pekerja E-Commerce Kian Terancam? Tokopedia PHK 420 Karyawan, Ini Alasannya!
“PTN di bawah Kemendikbud dapat Rp7 triliun, sementara sekolah kedinasan di K/L lain tembus Rp32 triliun. Nggak masuk akal,” sindir Nasir.
Suara senada datang dari DPR.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pembagian anggaran sangat timpang.
Universitas besar macam UI, UGM, Unpad dengan puluhan ribu mahasiswa hanya kebagian recehan.
