BEM SI Akui Belum Puas dengan Sikap DPR Meski Tunjangan Sudah Dipangkas: Kita Akan Lakukan Konsolidasi

Tunjangan konstitusional

1. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
2. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
3. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
4. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan

BACA JUGA:Daftar Lengkap Tunjangan DPR yang Dipangkas: Tunjangan Listrik, Komunikasi Intensif, hingga Transportasi

BACA JUGA:Resmi, DPR RI Setuju Ahmad Sahroni sampai Uya Kuya Tak Terima Gaji dan Tunjangan!

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Total bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950

Take home pay: Rp 65.595.730.

Meski angka tersebut telah mengalami pemangkasan, BEM SI tetap menyuarakan ketidakpuasan. 

Dalam gelombang demonstrasi yang digelar sepekan sebelumnya di Jakarta dan berbagai kota lain, BEM SI menyampaikan 13 poin tuntutan kepada pemerintah dan DPR. 

Di antaranya adalah pemangkasan lebih lanjut tunjangan legislatif, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi total terhadap kabinet Merah Putih, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.

Muzammil menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi untuk menentukan arah gerakan selanjutnya. 

BACA JUGA:Sempat Viral Disentil Jerome Polin, Anggota DPR Cindy Monica Minta Maaf Usai ke Luar Negeri saat Demo

BACA JUGA:Fraksi Nasdem Minta DPR Hentikan Gaji dan Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach? Cek Faktanya!

“Kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan,” jelasnya.

Konsolidasi ini dinilai penting untuk merumuskan strategi lanjutan dalam menekan DPR agar lebih responsif terhadap tuntutan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa. 

BEM SI menilai bahwa transparansi dan efisiensi anggaran negara harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan anggaran secara bijak.