Eva juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan proyek dilakukan sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
“Selama masa konstruksi, semua pembiayaan melalui prosedur yang berlaku. Kami akan bekerja sama penuh dengan KPK untuk memastikan semuanya transparan,” tambahnya.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga telah mengonfirmasi bahwa kasus ini telah masuk tahap penyelidikan.
BACA JUGA:Warga Syok! Warung Bakso Babi Bantul yang Viral Ternyata Jual Bakso Non Halal Sejak 1990-an
BACA JUGA:Tragis! Mayat Bayi dengan Mulut Dilakban Ditemukan Dalam Ransel di Pinggir Jalan Karawang
Meski begitu, ia belum membeberkan detail waktu dan perkembangan karena sifat penyelidikan masih tertutup.
“Saat ini sudah masuk tahap penyelidikan,” kata Asep singkat.
Dugaan mark up ini bukan hal baru. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat menyinggung hal serupa dalam kanal YouTube pribadinya.
Ia menyebut, lonjakan biaya proyek terjadi setelah kerja sama dengan Jepang dibatalkan dan beralih ke China.
BACA JUGA:Menkeu Purbaya Balas Kritikan Hasan Nasbi: Gaya Komunikasi ‘Koboi’ Justru Naikkan Kepercayaan Publik
BACA JUGA:ASEAN Tegas: Tak Akan Kirim Pemantau untuk Pemilu Myanmar, Ini Alasannya!
“Awalnya Jepang menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1 persen. Tapi setelah berpindah ke China, bunganya naik dari 2 persen jadi 3,4 persen,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga menyoroti beban bunga pinjaman proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun, sedangkan pendapatan maksimal dari tiket diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 triliun per tahun.
“Secara ekonomi proyek ini tidak visibel. Pak Jonan (Menteri Perhubungan saat itu) bahkan menolak, tapi akhirnya malah diganti,” tambah Mahfud.
Saat ini, tim penyelidik KPK masih terus mendalami laporan internal terkait dugaan pembengkakan anggaran proyek Kereta Cepat Whoosh.
