BACA JUGA:KPK Geledah Kantor Plt Gubernur Riau, Dokumen Penting Disita dari Mobil Dinas
BACA JUGA:Terungkap, Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta Utara Sering Kunjungi Situs 'Dark Web'
Kebijakan ini langsung jadi topik panas di jagat maya China.
Di platform Weibo, ribuan komentar bermunculan di mana sebagian mendukung, tapi tak sedikit yang mencibir.
“Sudah waktunya orang yang benar-benar ahli yang bicara soal hal penting. Capek lihat orang ngawur kasih saran keuangan dan kesehatan cuma modal ‘kata AI’,” tulis salah satu pengguna Weibo.
Namun, ada pula yang menganggap aturan ini terlalu mengekang kebebasan berekspresi.
BACA JUGA:Pramono Usulkan Dua Proyek Besar DKI Masuk Proyek Strategis Nasional, Ini Detailnya
BACA JUGA:Penggeledahan Rumah NF di Cilincing, Polisi Temukan Barang Bukti Diduga Terkait Ledakan SMA 72
“Kalau begini terus, nanti kita perlu izin buat ngomong apa pun di internet,” keluh seorang kreator asal Beijing.
Pemerintah China: “Bukan Sensor, Tapi Perlindungan Publik!”
Menanggapi pro-kontra tersebut, pemerintah China menegaskan, aturan baru ini tidak dimaksudkan untuk membungkam opini publik, melainkan untuk mencegah penyebaran informasi berbahaya yang bisa menyesatkan masyarakat.
“Langkah ini bukan bentuk sensor, melainkan edukasi dan proteksi,” ujar juru bicara CAC.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim, Kejagung Resmi Limpahkan Berkas ke JPU!
BACA JUGA:Lisa Mariana Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Video Syur, Polisi Beberkan Fakta Mengejutkan!
Namun, sejumlah pengamat internasional menilai kebijakan ini bisa jadi batu loncatan menuju pengawasan digital yang lebih ketat di masa depan.
Bahkan mungkin mengancam ruang kebebasan kreatif di media sosial China.
