BACAKORAN.CO - Pemerintah pusat menetapkan estimasi kebutuhan anggaran pemulihan pasca-banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai lebih dari Rp51,8 triliun.
Angka tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025.
Suharyanto menjelaskan bahwa perhitungan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terus memperbarui data berdasarkan asesmen kerusakan di tiga provinsi.
“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun,” ujarnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menegaskan bahwa angka itu masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pendataan lapangan.
Kerusakan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi di Sumatera terbilang luas dan kompleks.
BNPB mencatat sebanyak 37.546 rumah warga rusak, mulai dari rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang hingga rusak ringan.
Fasilitas umum dan infrastruktur vital juga terdampak, termasuk jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, serta sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, tambak, dan perkantoran.
Selain itu, jumlah warga terdampak juga sangat besar, mencapai 975.075 orang mengungsi, dengan korban meninggal 921 orang dan 392 orang dinyatakan hilang.
Aceh menjadi daerah dengan dampak terparah dan membutuhkan anggaran pemulihan terbesar sebesar Rp25,41 triliun.
Selain kerusakan fisik, Aceh juga menghadapi tantangan akses karena masih terdapat ratusan desa yang terisolasi.
