Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang serius dalam melindungi hak asasi manusia.
Natalius Pigai menyebut rencana ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.
BACA JUGA:Wanita Penjaga Agen BRILink di Luwu Tewas Dibunuh Rampok, Pelaku Gasak dan Bawa Kabur Brankas
Menurutnya, penguatan Komnas HAM merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan.
Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan HAM menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Meski rencana ini mendapat dukungan luas, proses pembentukannya membutuhkan waktu dan persiapan matang.
Pemerintah harus memastikan bahwa unit penyidikan yang dibentuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem yang transparan, serta dasar hukum yang kuat.
BACA JUGA:Usai Dituntut 18 Tahun Penjara, Kerry Riza Sampaikan Pembelaan Dipersidangan, Bagaimana?
Jika berhasil diwujudkan, unit penyidikan Komnas HAM akan menjadi salah satu reformasi terbesar dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam sistem hukum nasional dan memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM dapat ditangani secara adil, profesional, dan transparan.
