Menurut Kejagung, tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga membuat harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri menjadi semakin mahal, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Tidak berhenti di situ, Riva Siahaan CS juga diduga memainkan permainan licik di tingkat depo dengan cara menyulap Pertalite menjadi Pertamax.
Modus ini dilakukan dengan membeli bahan bakar Ron 90 (Pertalite) lalu mencampurnya agar sesuai standar Ron 92 (Pertamax).
BACA JUGA:Hegemoni Berakhir, Popsivo Polwan Antarkan Jakarta Pertamina Enduro ke Final Four
Proses blending ini dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan regulasi yang ada.
Akibat dari praktik ini, harga jual BBM kepada masyarakat menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.
Selain itu, negara juga dirugikan karena pembayaran kompensasi dan subsidi BBM menjadi semakin besar.
Kejagung juga mengungkap bahwa para tersangka memanipulasi acuan penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM dengan cara menaikkan harga secara tidak wajar.
Skema ini membuat harga bahan bakar di pasaran melonjak drastis, sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya.
Selain itu, manipulasi harga ini turut memperbesar angka subsidi dan kompensasi BBM yang dikeluarkan oleh negara setiap tahunnya.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, skema ini telah menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun.
Angka kerugian negara yang saat ini disebutkan oleh Kejagung masih merupakan hasil perhitungan sementara dari tim penyidik.
BACA JUGA:Pembatasan Pembelian Pertalite Segera Diterapkan, Begini Panduan Lengkap Daftar QR Code MyPertamina!
