BACAKORAN.CO -- Sah ! Urusan haji dan umrah akan dikelola Kementerian Haji dan Umrah.
Hal itu dipastikan setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang undang (RUU) Haji menjadi Undang-Undang Haji dalam Rapat Paripurna yang di gelar pada Selasa 26 Agustus 2025.
Salah satu poin penting dalam Undang undang tersebut adalah mengesahkan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Karena itu jika selama ini haji dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, maka dengan telah di sahkannya undang undang tersebut, pengelolaan haji dan umrah akan langsung dipegang oleh Kementerian Haji dan Umrah.
BACA JUGA:DPR RI Bahas Usulan Pembentukan Kementerian Haji Umrah
BACA JUGA:DIM RUU Haji Resmi Diserahkan! Pemerintah dan DPR Targetkan Rampung Sebelum Oktober 2025
Dirjen PHU Kementerian Agama, Hilman Latief kepada wartawan di Jakarta mengatakan, seluruh urusan haji akan otomatis berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Seluruh urusan haji akan bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini barusan sudah disahkan DPR, tinggal menunggu ya ditandatangani presiden, dan diundangkan,"kata Hilman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
Nah menariknya, Hilman juga menegaskan jika sumber daya manusia (SDM), aset PHU Kementerian Agama juga akan bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah. "Ini yang sedang dipersiapkan oleh Kemenag,” jelas Hilman.
“Yang sedang kita hitung di level provinsi, kabupaten/kota juga kan harus disiapkan, dihitung dengan benar, termasuk juga infrastruktur, fasilitas, yang akan disiapkan untuk perubahan struktur itu,” tegasnya.
BACA JUGA:Nasib Pekerja E-Commerce Kian Terancam? Tokopedia PHK 420 Karyawan, Ini Alasannya!
BACA JUGA:7 Rekomendasi Drama China Genre Misteri yang Tak Terlupakan, Dijamin Penasaran Abis!
Diketahui, dalam UU Haji yang baru, Kementerian Haji juga punya struktur sampai ke kabupaten/kota.
Bentuk dan nama struktur ini belum bisa diungkap karena harus melalui penggodokan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Struktur Kementerian Haji dan Umrah ini di tingkat provinsinya seperti apa, apa bentuk Kanwil, apa bentuk kepala kantor daerah haji dan umrah itu kan menunggu juga dengan Menpan RB akan seperti apa tapi proses ini sudah kita siapkan,” katanya.
