BACAKORAN.CO - Publik dikagetkan dengan Nadiem Makarim sedang menjadi perbincangan karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook.
Ia menjadi tersangka kelima dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta terkait proyek digitalisasi pendidikan 2019-2022.
Selama lima tahun menjabat, Nadiem meluncurkan sederet kebijakan besar di bawah payung Merdeka Belajar.
Tapi di antara kebijakannya telah menimbulkan kontroversi, bahkan penolakan luas.
BACA JUGA:Mahfud MD Bongkar Blunder Fatal Kejagung soal Status Tersangka Nadiem Makarim: Bisa Lemahkan Dakwaan
Ini sederet kebijakan yang dinilai banyak menimbulkan kontroversi.
1. Kurikulum Merdeka
Pada masa pandemi, Nadiem meluncurkan program Merdeka Belajar dengan Kurikulum Merdeka sebagai terobosan utama.
Meski dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan modern, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan implementasi di lapangan.
Tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, kesenjangan wilayah, dan kompetensi guru menjadi hambatan serius.
BACA JUGA:Geger! Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Chromebook Rp 1,98 Triliun
Tanpa penguatan kapasitas dan pemerataan sumber daya, kurikulum ini berisiko memperlebar ketimpangan pendidikan di Indonesia.
2. Menghapus Skripsi dan Tidak Wajib
Pada 2023, Nadiem menerbitkan Permendikbudristek No. 53 yang menghapus skripsi sebagai syarat wajib kelulusan sarjana dan D4, diganti dengan tugas akhir berupa proyek atau karya lain sesuai program studi.
