Setelah melalui sejumlah pertimbangan, Prabowo akhirnya menunjuk Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan pada 17 September 2025.
Keputusan Mahfud untuk menolak kursi menteri tetapi bersedia menjadi bagian dari Komite Reformasi Polri dinilai sebagai langkah strategis.
BACA JUGA:Heboh! Pesiden Prabowo Blak-blakan di Panggung PBB: Desak Dunia Akui Palestina dan Siap Akui Israel
BACA JUGA:Pidato Macron di PBB Soal Palestina Bikin Prabowo Standing Ovation
Dengan cara ini, ia tetap bisa berperan dalam pembenahan sektor keamanan tanpa harus terikat secara penuh pada dinamika politik eksekutif di pemerintahan Prabowo.
Publik kini menunggu apakah kehadiran Mahfud benar-benar akan membawa perubahan signifikan bagi institusi kepolisian atau sekadar menjadi simbol politik.
Mahfud menegaskan dirinya telah memiliki sejumlah catatan penting terkait reformasi Polri yang akan disampaikan dalam komite tersebut.
Ia menyebut bahwa peraturan mengenai Kepolisian sebenarnya sudah memadai, namun implementasi dan budaya di dalam tubuh Polri yang masih menjadi persoalan.
Dengan masuknya Mahfud ke dalam Komite Reformasi Polri, harapan masyarakat pun meningkat agar reformasi yang telah lama ditunggu-tunggu benar-benar terwujud.
