Wamenhaj memastikan bahwa seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan bersih, transparan, berintegritas. Kemudian terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.
Kata Wamenhaj Dahnil, ini bagian dari komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah RI dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).
Wamenhaj menyampaikan bahwa dari berbagai arahan Presiden Prabowo, terdapat satu pesan utama yang berulang kali ditekankan, yakni keseriusan Presiden dalam melakukan bersih-bersih tata kelola negara, termasuk pada sektor perhajian.
“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil.
Ia menegaskan bahwa Presiden secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan rente, serta bebas dari praktik-praktik amoral yang mencederai amanah pelayanan jamaah.
“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.
