BACAKORAN.CO - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah untuk segera menyusun langkah strategis dalam penanganan banjir yang kembali melanda Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Arahan tersebut disampaikan meskipun Presiden tengah menjalani kunjungan kerja ke Swiss, yang menegaskan bahwa persoalan banjir menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena dinilai sebagai masalah kronis yang terus berulang setiap tahun.
Instruksi Presiden tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan tim kajian khusus yang bertugas menganalisis persoalan banjir secara menyeluruh serta merumuskan solusi jangka panjang yang bersifat komprehensif.
Tim kajian ini akan menjadi dasar penyusunan grand design penanganan banjir, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi.
BACA JUGA:Karawang Lumpuh! Banjir 2,5 Meter Rendam Permukiman, Warga Terjebak di Rumah Panggung
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, terutama khususnya di Pulau Jawa karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya,” ucap Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menurut Prasetyo, Presiden menilai bahwa penanganan banjir tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan parsial maupun bersifat jangka pendek.
Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya kebijakan yang terintegrasi, menyeluruh, dan melibatkan berbagai sektor agar penanganan banjir dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pendekatan penanganan banjir yang ditekankan Presiden mencakup wilayah hulu hingga hilir.
Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk institusi yang selama ini terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, tata ruang, kawasan pesisir, serta lingkungan hidup.
