Selain pernyataan soal migrasi, Smotrich juga terlibat dalam kebijakan kontroversial lainnya.
Pemerintah Israel baru-baru ini menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai milik negara apabila warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikan secara resmi.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas kendali Israel atas wilayah tersebut.
Smotrich sendiri menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari “revolusi permukiman” yang bertujuan memperkuat klaim Israel atas tanah yang disengketakan.
BACA JUGA:Sabu 1 Kg Gagal Beredar di Muratara, Polisi Tangkap Nawawi, Residivis Narkoba dan Pengancaman
Namun, kebijakan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Palestina yang menyebutnya sebagai bentuk aneksasi terselubung.
Dalam pidatonya, Smotrich juga menyerukan pembatalan Organisasi Pembebasan Palestina dan Israel yang dikenal sebagai Perjanjian Oslo.
Perjanjian yang ditandatangani pada 1993 dan 1995 tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya perdamaian dan pembentukan pemerintahan Palestina yang terbatas.
Perjanjian Oslo selama ini menjadi dasar bagi solusi dua negara, yaitu pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.
BACA JUGA:Menag dan DPR Kompak Ajak Jauhi Perpecahan Gegara Beda Awal Puasa Ramadan
Namun, kelompok sayap kanan Israel, termasuk Smotrich, telah lama menentang perjanjian tersebut karena dianggap membahayakan kepentingan nasional Israel.
Seruan untuk membatalkan perjanjian ini semakin mempertegas perbedaan pandangan antara kelompok politik di Israel dan komunitas internasional terkait masa depan wilayah Palestina.
Pernyataan dan kebijakan terbaru pemerintah Israel memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Lebih dari 80 negara dilaporkan mengutuk langkah Israel terkait kebijakan tanah di Tepi Barat dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.
BACA JUGA:4 Pasien Rehabilitasi Narkoba Sekap Serta Aniaya Pegawai dan Satpam Yayasan
Otoritas Palestina juga menyampaikan peringatan bahwa langkah-langkah tersebut dapat memperburuk konflik dan menghambat peluang tercapainya perdamaian jangka panjang.
